Minggu, 21 Agustus 2011

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERINOMOR 19 TAHUN 2007 TENTANG PELATIHAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA/KELURAHAN


Download Perauturan ini DISINI

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR 19
TAHUN 2007

 
TENTANG

 
PELATIHAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA/KELURAHAN

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

 
MENTERI DALAM NEGERI,

 
Menimbang    :    bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 99 huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa dan Pasal 24 huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pelatihan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Kelurahan;

 

Mengingat    :    1.     Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4301);
2.     Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4421);
3.     Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4548);
  1. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4496);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4588);
    7.     Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4593);
    8.     Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2006 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4637);
  3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Dalam Negeri;
 
MEMUTUSKAN:

 

Menetapkan    :    PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG PELATIHAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA/KELURAHAN.
 

BAB I

KETENTUAN UMUM
 
Pasal 1
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan :

1.     Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas luasnya dalam sistem Negara Kesatuan Republik lndonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik lndonesia Tahun 1945.
2.     Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati, Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3.     Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten dan daerah Kota.
4.     Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik lndonesia.
5.     Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
6.     Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat daerah Kabupaten dan/atau Daerah Kota dibawah Kecamatan.
7.     Lembaga Kemasyarakatan atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan mempunyai tugas membantu pemerintah desa atau lurah dan merupakan mitra dalam memberdayakan masyarakat seperti Rukun Tetangga, Rukun Warga, Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga, Karang Taruna, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat atau sebutan lain.
8.     Kader Pemberdayaan Masyarakat selanjutnya disingkat KPM, adalah anggota masyarakat Desa dan Kelurahan yang memiliki pengetahuan, kemauan dan kemampuan untuk menggerakkan masyarakat berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat dan pembangunan partisipatif.
9.     Pelatihan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Kelurahan yang selanjutnya disebut Pelatihan PMD, adalah upaya meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku masyarakat dan aparatur penyelenggara Pemerintahan Desa/Kelurahan, sehingga mampu memberdayakan serta membangun diri dan lingkungannya secara mandiri.
10. Satuan Kerja Pelatihan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang selanjutnya disingkat Satuan Kerja Pelatihan PMD adalah satuan unit organisasi Departemen Dalam Negeri, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota yang bertugas melakukan pengelolaan pelatihan pemberdayaan masyarakat dan desa atau kelompok layanan pelatihan PMD non pemerintah yang telah mendapat pengakuan dari pemerintah atau pemerintah daerah.
 
11.    Balai Besar/Balai Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah unit pelaksana teknis di Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
12.    Pelatih/Fasilitator adalah orang atau kelompok orang yang mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, sikap, dan keterampilan melalui pelatihan kepada aparatur penyelenggara Pemerintahan Desa dan Kelurahan serta masyarakat.
13.    Standardisasi Pelatihan adalah upaya untuk menentukan standar /kriteria/kualifikasi Pelatihan PMD.
14. Standar isi adalah ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi yang dituangkan dalam kriteria tentang rumpun, program, bidang pelatihan, persyaratan peserta pelatihan, kurikulum dan silabus, dan lulusan yang harus dipenuhi oleh peserta pelatihan pada jenis dan jenjang pelatihan tertentu.
15.    Standar proses adalah standar pelatihan PMD yang berkaitan dengan pelaksanaan pelatihan pada satu satuan pelatihan PMD untuk mencapai standar kompetensi lulusan.
16. Standar kelulusan adalah kualifikasi kelulusan yang mencakup pengetahuan, sikap dan keterampilan.
17. Standar pelatih/fasilitator dan tenaga pelatihan adalah kriteria pendidikan dan kelayakan fisik maupun mental, serta kompetensi dan pengalaman dalam jabatan masing-masing.
18.    Standar sarana dan prasarana adalah kriteria minimal fasilitas pelatihan untuk menunjang proses pelatihan sesuai dengan kualifikasi satuan kerja penyelenggara pelatihan.
19.    Standar pengelolaan adalah kriteria perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan satuan kerja pelatihan PMD untuk tercapai efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pelatihan PMD.
20.    Standar pembiayaan adalah kriteria biaya investasi dan biaya operasional satuan kerja pelatihan PMD.
21.    Standar penilaian pelatihan adalah kriteria mekanisme, prosedur dan instrumen penilaian hasil belajar peserta pelatihan.
22.    Kurikulum adalah seperangkat pengaturan yang berisi mata latihan, kelompok umum, kelompok inti, dan kelompok khusus dilengkapi dengan tujuan, unit-unit kompetensi, metoda dan perkiraan waktu yang dipergunakan untuk mencapai tujuan pelatihan tertentu.
23.    Evaluasi pelatihan adalah kegiatan pengendalian, penjaminan, dan penetapan mutu pelatihan terhadap berbagai komponen pelatihan pada setiap jalur, jenjang dan jenis pelatihan sebagai bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan pelatihan PMD.
24.    Akreditasi adalah kegiatan penilaian kelayakan program dalam satuan kerja pelatihan PMD berdasarkan kriteria standar yang telah ditetapkan untuk melakukan kegiatan pelatihan PMD dan uji kompetensi.
25.    Sertifikasi adalah suatu proses pemberian sertifikat kepada peserta pelatihan dani atau peserta uji kompetensi yang dilakukan melalui penilaian dani atau uji kompetensi.
26.    Pelatihan Berbasis Komunitas adalah pelatihan yang ditujukan untuk meningkatkan kemampuan setiap kelompok masyarakat dani atau individu dalam rangka pemberdayaan masyarakat dan desa yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang sesuai dengan standar yang ditetapkan.
27.    Pelatihan Berbasis Kompetensi adalah pelatihan yang ditujukan untuk meningkatkan kemampuan setiap individu yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap dalam bidang teknis tertentu yang sesuai dengan standar yang ditetapkan.

BAB II
PENYELENGGARAAN PELATIHAN PMD

  Pasal 2
  1. Penyelenggaraan Pelatihan PMD dilakukan terhadap aspek :
    a.     ekonomi;
    b.     sosial budaya;
    c.     politik; dan
    d.     lingkungan hidup
    (2)    Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penguatan pemerintahan desa dan kelurahan, lembaga kemasyarakatan dan upaya dalam penguatan kapasitas masyarakat.

Pasal 3

(1) Pelatihan PMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan terhadap kelompok sasaran yang meliputi:
a.     Kepala Desa;
b.     Perangkat Desa;
c.     Anggota Badan Permusyawaratan Desa;
d.     Lurah;
e.     Perangkat Kelurahan;
f.     Pengurus Lembaga Kemasyarakatan;
g.     Pengurus Kelompok-Kelompok Masyarakat;
h.     Kader Pemberdayaan Masyarakat;
i.     Tokoh Masyarakat; dan
  1. Warga Masyarakat di Desa dan Kelurahan sesuai kebutuhan.
(2) Pelatihan kelompok sasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk menjadi tahu, mau, dan mampu memberdayakan serta membangun diri dan lingkungannya secara mandiri.

Pasal 4

Penyelenggaraan Pelatihan PMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 berbentuk:
a.     pelatihan di dalam kelas/tatap muka;
  1. pelatihan di luar kelasi di tempat kerja;
  2. studi banding;
  3. pemagangan;
  4. pengembangan laboratorium lapang;
  5. pelatihan PMD keliling; dan
  6. pelatihan jarak jauh.

Pasal 5

(1) Penyelenggaraan Pelatihan PMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilaksanakan oleh:
a.     Departemen Dalam Negeri;
b.     Pemerintah Provinsi;
c.     Pemerintah Kabupaten/Kota; dan
d.     kelompok layanan pelatihan PMD non pemerintah yang terakreditasi.
(2)    Penyelenggara Pelatihan PMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c dilaksanakan sesuai dengan kewenangan dari susunan pemerintahan.

Pasal 6

Untuk menjamin penyelenggaraan pelatihan PMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 dilakukan pengendalian mutu pelatihan PMD melalui:
  1. standarisasi pelatihan;
  2. akreditasi;
  3. sertifikasi; dan
  4. evaluasi pelatihan.

BAB III
STANDAR PELATIHAN PMD Bagian Kesatu Umum
 
Pasal 7
(1) Standar Pelatihan PMD meliputi:
a.     standar isi;
b.     standar proses;
c.     standar kelulusan peserta pelatihan;
  1. standar pelatih/fasilitator dan tenaga pelatihan;
  2. standar sarana dan prasarana;
  3. standar pengelolaan;
  4. standar pembiayaan; dan
  5. standar penilaian pelatihan.
(2) Standar Pelatihan PMD disusun secara terencana, terarah, dan berkelanjutan sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan perubahan kehidupan masyarakat dan desa/ kelurahan.

 
Pasal 8
Standar Pelatihan PMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 menjadi dasar dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pelatihan.

Bagian Kedua

Standar Isi
Paragraf 1
Lingkup Materi

 
Pasal 9
(1) Standar isi memuat lingkup materi yang terdiri dari: a. rumpun pelatihan;
b.     kerangka dasar dan struktur kurikulum;
c.     beban belajar;
d.     kurikulum tingkat satuan kerja pelatihan PMD; dan
e.     kalender pelatihan PMD.
(2)    Lingkup materi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbasis kompetensi dani atau komunitas.
(3) Lingkup materi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terkait dengan tingkat kompetensi dani atau komunitas menurut jenjang, non jenjang, dan jenis pelatihan PMD untuk mencapai kompetensi lulusan.
(4)    Program pelatihan PMD berbasis kompetensi dan/atau komunitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengacu pada standar kompetensi dani atau komunitas.

 
Paragraf 2
Rumpun Pelatihan

  Pasal 10
Program Pelatihan PMD terdiri dari rumpun:
a.     pemerintahan desa dan kelurahan;
b.     kelembagaan dan pengembangan partisipasi masyarakat;
c.     pengembangan adat dan kehidupan sosial budaya masyarakat; d. usaha ekonomi masyarakat;
e.     pengelolaan sumber daya alam, prasarana dan sarana perdesaan, dan teknologi tepat guna;
f.     pelayanan dasar; dan
g.     pelayanan unggulan.

 
Pasal 11
(1)     Rumpun pelatihan pemerintahan desa dan kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a terdiri dari bidang pelatihan:
a.     pengembangan desa dan kelurahan;
b.     administrasi pemerintahan desa dan kelurahan;
c.     Badan Permusyawaratan Desa;
d.     keuangan dan aset desa; dan
e.     pengembangan kapasitas pemerintahan desa dan kelurahan.
(2)    Rumpun pelatihan kelembagaan dan pengembangan partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b terdiri dari bidang pelatihan:
a.     pemantapan data profil desa dan profil kelurahan;
b.     penguatan kelembagaan masyarakat;
c.     pengembangan managemen pembangunan partisipatif;
d.     peningkatan peran masyarakat dalam penataan, pendayagunaan ruang dan potensi ekonomi kawasan perdesaan; dan
e.     pengembangan sumber daya manusia di desa dan kelurahan.
(3)    Rumpun pelatihan pemberdayaan adat dan pengembangan kehidupan sosial budaya masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c terdiri dari bidang pelatihan:
  1. pemberdayaan nilai adat istiadat dan budaya nusantara;
  2. pemberdayaan perempuan dan pengarusutamaan gender;
  3. pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga;
    d.     peningkatan kesejahteraan sosial; dan
    e.     pengembangan dan perlindungan tenaga kerja.
(4) Rumpun pelatihan usaha ekonomi masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d terdiri dari bidang pelatihan:
a.     pemberdayaan ekonomi penduduk miskin;
b.     pengembangan usaha ekonomi keluarga dan kelompok masyarakat; c. pengembangan lembaga keuangan mikro perdesaan;
d.     pengembangan produksi dan pemasaran hasil usaha masyarakat; dan
e.     pengembangan pertanian pangan dan peningkatan ketahanan pangan masyarakat.
(5) Rumpun pelatihan pengelolaan sumber daya alam, sarana dan prasarana perdesaan dan teknologi tepat guna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf e terdiri dari bidang pelatihan:
a.     fasilitasi konservasi dan rehabilitasi lingkungan;
b.     fasilitasi pemanfaatan lahan dan pesisir perdesaan;
c.     fasilitasi prasarana dan sarana perdesaan dan lingkungan pemukiman masyarakat;
d.     fasilitasi pemetaan kebutuhan dan pengkajian teknologi tepat guna; dan
e.     pemasyarakatan dan kerjasama teknologi perdesaan.
(6)    Rumpun pelatihan pelayanan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf f terdiri dari bidang pelatihan pendidikan, kesehatan, lingkungan, pekerjaan umum, sosial, ketentraman dan ketertiban, kependudukan, pertanahan, penanaman modal, ketenagakerjaan, usaha kecil dan koperasi, perencanaan dan tata ruang.
(7) Rumpun pelatihan pelayanan unggulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf g terdiri dari bidang pelatihan pertanian, peternakan, perkebunan, kehutanan, kelautan, perikanan, perdagangan, perindustrian, pertambangan, keuangan, dan pariwisata.
(8) Pelatihan PMD rumpun pelayanan dasar dan unggulan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7) dilaksanakan bersama dengan Departemen dani atau Lembaga Pemerintah Non Departemen terkait.

 
Pasal 12
(1)    Rincian jenis bidang pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) dikembangkan oleh masing-masing satuan kerja penanggungjawab penyelenggara pelatihan PMD.
(2)    Rincian jenis bidang pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (6) dan ayat (7) dikembangkan oleh masing-masing satuan kerja penanggungjawab penyelenggara pelatihan PMD setelah berkoordinasi dengan Departemen dan/atau Lembaga Pemerintah Non Departemen terkait.

 
Paragraf 3

Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum

 
Pasal 13
(1)    Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum dari jenis-jenis pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) terdiri atas:
a.     basis kompetensi; dan
b.     basis komunitas.
(2) Basis kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi: a. kelompok standar kompetensi umum;
b.     kelompok standar kompetensi inti; dan
c.     kelompok standar kompetensi khusus.
(3) Basis komunitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
a.     mata latihan dasar;
b.     mata latihan inti; dan
c.     mata latihan penunjang.
(4) Kurikulum dari setiap jenis-jenis pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri, Keputusan Gubernur, dan Keputusan Bupati/Walikota sesuai kebutuhan dengan berpedoman pada standar pelatihan PMD.

 
Pasal 14
(1) Kurikulum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dilakukan pengkajian kedalaman muatan kurikulum pelatihan PMD oleh Komite Standar Pelatihan PMD Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota.
(2)    Hasil pengkajian Komite Standar Pelatihan PMD Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai bahan Keputusan Menteri Dalam Negeri, Keputusan Gubernur, dan Keputusan Bupati/Walikota.

 
Pasal 15
(1)    Pengembangan kurikulum setiap jenis pelatihan PMD di Provinsi dilakukan oleh Pemerintah Provinsi berdasarkan pada pedoman pengembangan kurikulum yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
(2)    Pengembangan kurikulum setiap jenis pelatihan PMD di Kabupaten/Kota dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota berdasarkan pada pedoman pengembangan kurikulum yang ditetapkan oleh Gubernur.

 
Paragraf 4
Beban Belajar

 
Pasal 16
(1)     Beban belajar Pelatihan PMD dilakukan dengan jam pelatihan melalui tatap muka, kegiatan mandiri terstruktur, dan kegiatan mandiri tidak terstruktur sesuai kebutuhan dan ciri masing-masing daerah.
(2)    Jam pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Komite Standar Pelatihan PMD berdasarkan penggunaan waktu efektif tatap muka, kegiatan mandiri terstruktur, kegiatan mandiri tidak terstruktur dengan persentase waktu sesuai beban belajar pada setiap jenis dan jenjang program pelatihan PMD.
(3) Hasil penyusunan Jam Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.

 
Paragraf 5
Kurikulum Tingkat Satuan Kerja Pelatihan PMD 
Pasal 17
(1) Penyusunan kurikulum pada tingkat satuan kerja pelatihan PMD di Provinsi dan Kabupaten/Kota berdasarkan pada pedoman pengembangan kurikulum yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
(2) Penyusunan Kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
a.     format kurikulum tingkat satuan kerja pelatihan PMD pada jalur pelatihan berbasis kompetensi yang memuat unit kompetensi; dan
b.     format kurikulum tingkat satuan kerja pelatihan PMD pada jalur pelatihan berbasis komunitas yang memuat mata latihan.

 
Paragraf 6
Kalender Pelatihan PMD
 
Pasal 18
(1) Satuan Kerja Pelatihan PMD menyusun kalender pelatihan PMD.
(2)    Penyusunan kalender pelatihan PMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pada pedoman kalender pelatihan PMD yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
 
Bagian Ketiga
Standar Proses Pelatihan PMD
 
Pasal 19
(1)    Satuan kerja pelatihan PMD dalam melaksanakan pelatihan PMD yang efisien dan efektif berdasarkan standar proses pelatihan.
(2) Standar proses pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a.     perencanaan proses pelatihan;
b.     pelaksanaan proses pelatihan;
c.     penilaian hasil pelatihan;
d.     pelaporan proses hasil pelatihan; dan
e.     pengawasan hasil pelatihan.

 
(3) Proses pelatihan PMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara:
a.     interaktif;
b.    inspiratif;
c.    menarik;
d.     menantang; dan
e.     memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreatifitas, dan kemandirian, sesuai dengan bakat, minat, perkembangan fisik dan psikologis peserta pelatihan.
(4)    Dalam proses pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pelatih/fasilitator memberikan keteladanan dan mampu memotivasi peserta untuk berpartisipasi.
(5)    Dalam proses pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), peserta pelatihan berpartisipasi aktif, memiliki motivasi, belajar membelajarkan, dan pengembangan budaya etos kerja.

 
Pasal 20
(1) Perencanaan proses pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf a memuat silabus dan rencana pelatihan.
(2) Silabus dan rencana pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat paling sedikit tujuan pelatihan, materi pelatihan, metoda belajar, sumber belajar pelatihan, penilaian hasil pelatihan, dan perkiraan waktu yang diperlukan.

 
Pasal 21
Pelaksanaan proses pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf b meliputi:
a.     kapasitas peserta pelatihan per kelas;
  1. ratio pelatih/fasilitator dengan jumlah peserta pelatihan;
  2. beban melatih per pelatih/fasilitator; dan
    d.     ratio maksimal buku teks pelajaran dan media pelatihan dengan jumlah peserta pelatihan.

Pasal 22

(1) Penilaian hasil pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c meliputi penilaian kompetensi peserta pelatihan setiap unit kompetensi pada akhir pelatihan atau mata latihan secara periodik.
(2) Penilaian hasil pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pelatih/fasilitator.
 

Pasal 23

(1)    Laporan hasil proses pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf d disusun oleh pelatih/fasilitator.
(2)    Laporan hasil proses pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada pimpinan penyelenggara pelatihan PMD.
(3)    Pimpinan penyelenggara pelatihan PMD menyampaikan laporan hasil proses pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada satuan kerja pelatihan PMD.
 

Pasal 24

(1) Pengawasan proses pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf e dilakukan terhadap perencanaan dan pelaksanaan.
(2) Pengawasan proses pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemantauan dan supervisi oleh pimpinan unit satuan kerja pelatihan PMD.
   
Pasal 25
(1) Standar proses pelatihan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penilaian dan pelaporan serta pengawasan dikembangkan oleh Komite Standar Pelatihan PMD.
(2) Hasil pengembangan standar proses pelatihan oleh Komite Standar Pelatihan PMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.

 
Bagian Keempat
Standar Kelulusan Peserta Pelatihan
 
Pasal 26
(1) Standar kelulusan pada satuan kerja pelatihan PMD meliputi seluruh unit kompetensi dan/atau mata latihan pada program Pelatihan PMD.
(2) Standar kelulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan sebagai pedoman untuk mengukur pengetahuan, keterampilan, dan sikap peserta pelatihan dan pelaku pemberdayaan masyarakat dan desa.
(3) Standar kelulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh satuan kerja pelatihan PMD berdasarkan pedoman standar kelulusan yang disusun oleh Komite Standar Pelatihan PMD.

 
Bagian Kelima
Standar Pelatih/Fasilitator dan Tenaga Pelatihan
Paragraf 1
Standar Pelatihl Fasilitator

 
Pasal 27
(1)    Pelatih/fasilitator pelatihan PMD dapat berasal dari unsur pemerintah dan non pemerintah.
(2)    Pelatih/fasilitator pelatihan PMD yang berasal dari unsur pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi persyaratan:
a.     Pegawai Negeri Sipil;
  1. kualifikasi akademik; dan
  2. memiliki sertifikat pelatihan pelatih.
(3) Pelatih/fasilitator pelatihan PMD yang berasal dari unsur non pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi persyaratan:
a.     kualifikasi akademik; dan
b.     memiliki sertifikat pelatihan pelatih.

 
Pasal 28
(1) Pelatih/fasilitator pelatihan PMD dari unsur pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) terdiri atas:
a.     pelatih/fasilitator muda;
  1. pelatih/fasilitator madya; dan
  2. pelatih/fasilitator utama.
(2)    Pelatih/fasilitator muda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memenuhi persyaratan:
a.     kualifikasi akademik paling rendah diploma tiga (D-IlI) atau ahli madya;
  1. pangkat/golongan ruang paling rendah Penata Muda (lIl/a); dan
  2. sertifikat profesi pelatih/fasilitator muda.
(3)    Pelatih/fasilitator madya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b memenuhi persyaratan:
a.     kualifikasi akademik paling rendah diploma empat (D-IV);
  1. pangkat/golongan ruang paling rendah Penata Muda Tingkat I (lIl/b); dan
  2. sertifikat profesi pelatih/fasilitator madya.

 
(4)    Pelatih/fasilitator utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c memenuhi persyaratan:
a.     kualifikasi akademik paling rendah sarjana (S-1);
  1. pangkat/golongan ruang paling rendah Penata (llI/c); dan
  2. sertifikat profesi pelatih/fasilitator utama.
 
Pasal 29
(1)     Pelatih/fasilitator pelatihan PMD dari unsur non pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) memenuhi persyaratan:
a.     kualifikasi akademik paling rendah SLTA/Sederajat;
b.     sertifikasi kompetensi teknis tertentu dani atau kompetensi metodologi pelatihan yang relevan dengan pelatihan PMD tertentu; dan
c.     memiliki sertifikat pelatih/ fasilitator di bidangnya.
(2) Dalam hal seseorang dari unsur non pemerintah memiliki keahlian khusus yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diangkat menjadi pelatih/fasilitator setelah lulus uji kelayakan dan kesetaraan yang diselenggarakan oleh lembaga sertifikasi profesi yang berlisensi Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP).

 
Pasal 30
Sertifikat pelatih/fasilitator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 yang dikeluarkan oleh lembaga pendidikan dan pelatihan pemerintah atau swasta dilakukan penyetaraan oleh Komite Standar Pelatihan PMD.

 
Pasal 31
Kualifikasi akademik, kompetensi teknis tertentu, dani atau keahlian khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29, dan Pasal 30 dikembangkan oleh Komite Standar Pelatihan PMD.

 
Paragraf 2
Standar Tenaga Pelatihan

 
Pasal 32
(1)    Tenaga pelatihan PMD pada lembaga pemerintah dan non pemerintah terdiri atas unsur pimpinan dan unsur staf.
(2)    Tenaga pelatihan PMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi persyaratan kualifikasi akademik, kompetensi dan sertifikasi sebagai tenaga penyelenggara pelatihan PMD sesuai dengan bidang tugasnya.
(3)    Standar kualifikasi akademik, kompetensi dan sertifikasi Tenaga Pelatihan PMD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dan dikembangkan oleh Komite Standar Pelatihan PMD.

 
Bagian Keenam
Standar Sarana dan Prasarana

 
Pasal 33
(1) Satuan kerja penyelenggara pelatihan PMD pemerintah dan non pemerintah wajib memiliki sarana dan prasarana pelatihan.
(2) Sarana pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi alat dan bahan pelatihan, media, buku, dan sumber belajar/modul, serta perlengkapan yang menunjang proses pelatihan yang teratur dan berkelanjutan sesuai dengan jenis dan kapasitas pelatihan.
(3) Prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kantor, ruang pelatih/fasilitator, ruang teori dan ruang praktek, tempat beribadah, ruang toilet, tempat olah raga yang menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan.
(4)    Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disusun dan dikembangkan oleh Komite Standar Pelatihan PMD.
(5) Hasil penyusunan dan pengembangan Komite Standar Pelatihan PMD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.

 
Pasal 34
(1)    Penentuan lokasi pelatihan PMD mempertimbangkan faktor keamanan, kenyamanan, keterjangkauan peserta pelatihan, dan kesehatan lingkungan.
(2) Satuan kerja pelatihan PMD dapat menggunakan mobil/perahu pelatihan PMD keliling (Mobile Training PMD Unit) untuk memfasilitasi keterjangkauan peserta pelatihan PMD pada daerah tertentu.
(3) Standar penentuan lokasi pelatihan PMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dan dikembangkan oleh Komite Standar Pelatihan PMD.
(4) Standar mobil/perahu pelatihan PMD keliling sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dan dikembangkan oleh Komite Standar Pelatihan PMD.

 
Bagian Ketujuh
Standar Pengelolaan

 

Pasal 35

(1) Satuan Kerja Pelatihan PMD wajib memiliki Standar Pengelolaan Pelatihan PMD.
(2) Standar Pengelolaan Pelatihan PMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas rencana kerja dan pedoman pelatihan PMD.
(3) Rencana kerja pelatihan PMD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
a.    kalender pelatihan yang mencakup jadwal pelatihan/pembelajaran, jadwal penyusunan kurikulum, jadwal penggunaan dan pemeliharaan sarana/prasarana, jadwal rapat-rapat, penyelenggaraan dan pelatih/ fasilitator, serta jadwal penyusunan laporan akuntabilitas dan kinerja pelatihan PMD tahunan;
b.     materi pelatihan mencakup pokok-pokok bahasan, buku, lembar bacaan dan media yang akan dipakai;
c.     penugasan pelatih/fasilitator untuk setiap pokok bahasan;
d.     penggunaan sarana prasarana, pengadaan barang dan persediaan minimal bahan habis pakai;
e.     program peningkatan mutu pelatihan untuk pelatih/fasilitator, eks peserta pelatihan, penyelenggara yang mencakup jenis dan durasi; dan
f.     rencana anggaran biaya.
(4)    Pedoman pelatihan PMD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
a.     kurikulum dan silabus;
  1. kalender pelatihan;
  2. struktur organisasi dan pembagian tugas bagi panitia dan pelatih;
  3. peraturan akademik;
  4. tata tertib untuk pelatih, panitia, peserta pelatihan;
  5. kode etik fasilitator dan tenaga kepelatihan; dan
  6. biaya operasional penyelenggaraan pelatihan.
(5)    Standar Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) disusun dan dikembangkan oleh Komite Standar Pelatihan PMD.

 

Bagian Kedelapan

Standar Pembiayaan

 
Pasal 36
(1)     Standar Pembiayaan Pelatihan PMD terdiri atas biaya investasi, operasional, dan operasional tidak langsung.
(2)    Biaya investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a.     penyediaan sarana dan prasarana;
b.     pengembangan SDM; dan
c.     modal kerja tetap.
(3)    Biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  1. gaji dan/atau honor panitia dan pelatih/fasilitator;
  2. uang saku peserta;
  3. pengadaan bahan/peralatan pelatihan;
  4. transportasi; dan
    e.    akomodasi dan konsumsi.
(4)    Biaya operasional tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain daya listrik, air, jasa telekomunikasi, pajak, penyusunan laporan akuntabilitas dan kinerja.
(5)    Standar pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dan dikembangkan oleh Komite Standar Pelatihan PMD.
   
Pasal 37
(1)    Standar pembiayaan pelatihan PMD pada Pemerintah Daerah disusun oleh Komite Standar Pelatihan PMD Provinsi dan Kabupaten/Kota berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
(2)    Standar pembiayaan pelatihan PMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur dan Bupati/Walikota.

 
Bagian Kesembilan
Standar Penilaian Pelatihan

 
Pasal 38
(1)    Standar penilaian pelatihan digunakan sebagai pedoman penilaian untuk menentukan kelulusan peserta pelatihan PMD.
(2)    Penilaian untuk menentukan kelulusan peserta pelatihan PMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh fasilitator, penyelenggara pelatihan, dan/atau peserta pelatihan PMD.
(3) Penilaian pelatihan oleh fasilitator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam bentuk pre test, post test, dan pengamatan.
(4) Penilaian pelatihan oleh penyelenggara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam bentuk evaluasi penyelenggaraan pelatihan.
(5) Penilaian pelatihan oleh peserta pelatihan PMD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam bentuk penilaian antarpeserta pelatihan PMD.
(6) Standar penilaian pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dan dikembangkan oleh Komite Standar Pelatihan PMD.
(7) Hasil Penilaian Pelatihan digunakan sebagai bahan pembinaan pasca pelatihan PMD.

 
Pasal 39
Peserta pelatihan PMD dapat melakukan penilaian terhadap panitia penyelenggara, pelatih/fasilitator, kurikulum dan silabus, substansi/materi pelatihan, bahan dan alat, serta lain-lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan pelatihan PMD.


BAB IV
AKREDITASI

 
Pasal 40
(1)    Satuan kerja pelatihan PMD dilakukan akreditasi berdasarkan instrumen dan kriteria pelatihan PMD.
(2)    Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk menentukan kelayakan dan akuntabilitas publik dalam penyelenggaraan pelatihan PMD.
(3)    Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Komite Standar Pelatihan PMD secara obyektif, adil, transparan, dan komprehensif.
(4)    Instrumen dan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dan dikembangkan oleh Komite Standar Pelatihan PMD.
(5)    Instrumen dan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.

  Pasal 41
(1)    Akreditasi satuan kerja Pelatihan PMD Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota dilakukan oleh Divisi Akreditasi pada Komite Standar Pelatihan PMD Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota.
(2)    Divisi Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugas dan fungsinya bersifat independen.

BAB V

SERTIFIKASI Bagian Kesatu Peserta Pelatihan


Pasal 42
(1)    Sertifikat diberikan kepada Peserta Pelatihan yang telah memenuhi kualifikasi minimum yang dipersyaratkan.
(2) Sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  1. sertifikat peserta pelatihan berbasis komunitas; dani atau
  2. sertifikat peserta pelatihan berbasis kompetensi.
(3) Sertifikat peserta pelatihan berbasis komunitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf a, berbentuk Surat Keterangan Mengikuti Pelatihan (SKMP) dan/atau Sertifikat Pelatihan Berbasis Masyarakat (SPBM).
(4) Sertifikat peserta pelatihan berbasis kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf b, berbentuk Sertifikat Pelatihan Berbasis Kompetensi (SPBK) .

Pasal 43
(1)    SKMP, SPBM, dan SPBK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (3) dan ayat (4) diterbitkan oleh satuan kerja pelatihan PMD.
(2)    SKMP dan/atau SPBM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
a.     identitas peserta;
 
b.     kualifikasi Pelatihan (Baik/Cukup/Sedang) pada area pekerjaan/nama profesi/ jabatan;
c.     tanda tangan dan pas foto peserta, serta tanda tangan asli kepala satuan kerja pelatihan PMD; dan
d.     daftar mata pelatihan.
(3) SPBK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
a.    identitas peserta;
b.     kualifikasi kompetensi dan area pekerjaan/nama profesi/jabatan;
  1. tanda tangan dan pas foto peserta, serta tanda tangan asli kepala satuan kerja pelatihan PMD; dan
  2. transkrip kompetensi.

Pasal 44
Peserta yang telah lulus pelatihan PMD berbasis komunitas dapat mengikuti uji kompetensi untuk memperoleh Sertifikat Kompetensi Tenaga Kerja di bidangnya yang diselenggarakan oleh lembaga sertifikasi profesi yang berlisensi Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP).

Bagian Kedua

Pelatih/ fasilitator

  Pasal 45
(1)    Pelatih/Fasilitator PMD wajib memiliki Sertifikat sebagai Pelatih/Fasilitator PMD.
(2)    Sertifikat Pelatih/Fasilitator PMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
a.     identitas pelatih/fasilitator;
  1. kualifikasi pelatih/fasilitator yang bersangkutan (muda, madya dan utama);
  2. tanda tangan dan pas foto pelatih/fasilitator serta tanda tangan:
    1.     Ketua Komite Standar Pelatihan PMD Pusat bagi lulusan Pelatihan Pelatih/Fasilitator PMD Pusat dan Provinsi; dan
    2.     Ketua Komite Standar Pelatihan PMD Provinsi bagi lulusan Pelatihan Pelatih/Fasilitator PMD Kabupaten/Kota.
  3. mata pelatihan dan/atau transkrip kompetensi.
(3)    Sertifikasi Pelatih/Fasilitator diselenggarakan oleh Divisi Sertifikasi Pelatih/Fasilitator pada Komite Standar Pelatihan PMD.
 
Bagian Ketiga
Tenaga Pelatihan Satuan Kerja Pelatihan PMD

Pasal 46
(1) Tenaga Pelatihan Satuan Kerja Pelatihan PMD wajib memiliki Sertifikat sebagai Tenaga Pelatihan Satuan Kerja Pelatihan PMD.
(2) Sertifikat Tenaga Pelatihan Satuan Kerja Pelatihan PMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
a.    identitas Tenaga Pelatihan Satuan Kerja Pelatihan PMD;
b.     tanda tangan dan pas foto Tenaga Pelatihan Satuan Kerja Pelatihan PMD serta tanda tangan:
1.    Ketua Komite Standar Pelatihan PMD Pusat bagi lulusan Pelatihan Tenaga Pelatihan Satuan Kerja Pelatihan PMD Pusat dan Provinsi; dan
2.     Ketua Komite Standar Pelatihan PMD Provinsi bagi lulusan Pelatihan Tenaga Pelatihan Satuan Kerja Pelatihan PMD Kabupaten/Kota.
c.    mata pelatihan dani atau transkrip kompetensi.
(3)    Sertifikasi Tenaga Pelatihan Satuan Kerja Pelatihan PMD diselenggarakan oleh Divisi Sertifikasi Tenaga Pelatihan pada Komite Standar Pelatihan PMD.

BAB VI
KOMITE STANDAR PELATIHAN PMD

Pasal 47
(1)     Komite Standar Pelatihan PMD dibentuk dalam rangka pengembangan, pemantauan, dan pelaporan pencapaian standar pelatihan PMD, akreditasi, sertifikasi dan evaluasi.
(2)     Komite Standar Pelatihan PMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
a.     Komite Standar Pelatihan PMD Pusat;
  1. Komite Standar Pelatihan PMD Provinsi; dan
  2. Komite Standar Pelatihan PMD Kabupaten/Kota.

Pasal 48
(1)    Komite Standar Pelatihan PMD Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) huruf a terdiri atas:
a.     Divisi Pelatihan;
b.     Divisi Akreditasi;
c.    Divisi Sertifikasi; dan
  1. Divisi Evaluasi.
(2) Komite Standar Pelatihan PMD Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) huruf b terdiri atas:
a.     Divisi Pelatihan dan Akreditasi;
  1. Divisi Sertifikasi; dan
  2. Divisi Evaluasi.
(3)    Komite Standar Pelatihan PMD    Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) huruf c terdiri atas:
a.     Divisi Pelatihan dan Akreditasi; dan
  1. Divisi Sertifikasi dan Evaluasi.
(4) Komite Standar Pelatihan PMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dipimpin oleh seorang ketua dan seorang wakil ketua merangkap anggota yang dipilih dari dan oleh anggota secara musyawarah dan/atau suara terbanyak.

 
Pasal 49
    (1)    Komite Standar Pelatihan PMD Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) huruf a dibentuk oleh Menteri Dalam Negeri.
(2)    Komite Standar Pelatihan PMD Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) huruf b dibentuk oleh Gubernur.
(3)    Komite Standar Pelatihan PMD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) huruf c dibentuk oleh Bupati/Walikota.
 
Pasal 50
(1)    Komite Standar Pelatihan PMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) mempunyai tugas dan wewenang:
a.     mengembangkan standar pelatihan PMD;
b.     menyelenggarakan akreditasi satuan kerja pelatihan PMD;
c.     menyelenggarakan sertifikasi pelatihan melalui penilaian lulusan pelatihan;
d.     menyelenggarakan sertifikasi kompetensi melalui uji kompetensi oleh Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) berlisensi BNSP;
e.     merumuskan kriteria lulusan dari satuan kerja pengelola pelatihan PMD;
f.     menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan pelatihan PMD; dan
g.     memberikan rekomendasi penjaminan dan pengendalian mutu pelatihan PMD.
(2)     Komite Standar Pelatihan PMD dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab kepada:
a.     Menteri Dalam Negeri bagi Komite Standar Pelatihan PMD Pusat;
b.     Gubernur bagi Komite Standar Pelatihan PMD Provinsi; dan
c.     Bupati/Walikota bagi Komite Standar Pelatihan PMD Kabupaten/Kota.

  Pasal 51
(1)    Komite Standar Pelatihan PMD Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) huruf a berjumlah gasal, paling sedikit 11 (sebelas) orang dan paling banyak 15 (lima belas) orang.
(2)     Anggota Komite Standar Pelatihan PMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
a.     pakar dan praktisi dari unsur pemerintah 55% (lima puluh lima perseratus) ; dan
b.     pakar dan praktisi dari unsur masyarakat di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa 45% (empat puluh lima perseratus).
 
Pasal 52
(1) Komite Standar Pelatihan PMD Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) huruf b berjumlah gasal, paling sedikit 7 (tujuh) orang dan paling banyak 11 (sebelas) orang.
(2) Anggota Komite Standar Pelatihan PMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
a.     pakar dan praktisi dari unsur pemerintah 55% (lima puluh lima perseratus); dan
b.     pakar dan praktisi dari unsur masyarakat di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa 45% (empat puluh lima perseratus).
 
Pasal 53
  1. Komite Standar Pelatihan PMD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) huruf c berjumlah gasal, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 9 (sembilan) orang.
    (2)    Anggota Komite Standar Pelatihan PMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
    a.     pakar dan praktisi dari unsur pemerintah 55% (lima puluh lima perseratus); dan
    b.     pakar dan praktisi dari unsur masyarakat di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa 45% (empat puluh lima perseratus).

     
Pasal 54
Masa bakti keanggotaan Komite Standar Pelatihan PMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang untuk 1 (satu) kali masa bakti berikutnya setelah dilakukan evaluasi.
 
Pasal 55
(1)    Untuk membantu kelancaran tugas Komite Standar Pelatihan PMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) dibentuk sekretariat yang dipimpin oleh Kepala Sekretariat.
(2)    Sekretariat Komite Standar Pelatihan PMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu kelancaran pelaksanaan tugas Komite Standar Pelatihan PMD dalam bidang pelatihan, akreditasi, sertifikasi, evaluasi dan pelaporan.
(3)    Sekretariat Komite Standar Pelatihan PMD berkedudukan pada:
a.    Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa bagi Sekretariat Komite Standar Pelatihan PMD Pusat; dan

 
b.    Badan/Dinas/Kantor yang membidangi tugas pemberdayaan masyarakat dan desa, bagi Sekretariat Komite Standar Pelatihan PMD Provinsi dan Kabupaten/Kota.
 
Pasal 56
(1)    Komite Standar Pelatihan PMD Pusat dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya berkoordinasi dengan Departemen, Lembaga Pemerintah Non Departemen, Perguruan Tinggi Negeri/Swasta, Lembaga/Badan Usaha Swasta yang terkait, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota yang membidangi tugas pemberdayaan masyarakat dan desa.
(2)    Komite Standar Pelatihan PMD Provinsi dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya berkoordinasi dengan Kanwil Departemen, Perguruan Tinggi Negeri/Swasta, Badan/Dinas terkait, Lembaga/Badan Usaha Swasta yang terkait dengan pemberdayaan masyarakat dan desa serta Pemerintah Kabupaten/ Kota.
(3)    Komite Standar Pelatihan PMD Kabupaten/Kota dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya berkoordinasi dengan Kantor Departemen, Perguruan Tinggi Negeri/Swasta, Badan/Dinas terkait, Lembaga/Badan Usaha Swasta yang terkait dengan pemberdayaan masyarakat dan desa.

BAB VII
EVALUASI
 
Pasal 57
(1) Evaluasi kinerja Pelatihan PMD Pusat dilakukan terhadap materi antara lain:

  1. tingkat relevansi pelatihan PMD terhadap visi, misi, tujuan dan paradigma pemberdayaan masyarakat dan desa;
  2. tingkat relevansi jenis pelatihan PMD terhadap kebutuhan masyarakat akan sumber daya manusia yang bermutu dan kompetetif;
    c.     tingkat pencapaian standar nasional pelatihan PMD oleh satuan kerjapelatihan PMD, dan jenis pelatihan PMD;
    d.     tingkat efesiensi dan produktifitas satuan kerja pelatihan PMD dan Jenis pelatihan PMD; dan
    e.     tingkat daya saing satuan kerja pelatihan PMD dan jenis pelatihan PMD antar Kabupaten/Kota, antar Provinsi, dan nasional.
(2)     Evaluasi kinerja Pelatihan PMD Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Komite Standar Pelatihan PMD.

(3)     Evaluasi kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit setahun sekali dan/atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.
(4)     Hasil evaluasi kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri.
(5)    Menteri Dalam Negeri melakukan perumusan kebijakan pengembangan kinerja pelatihan PMD skala nasional berdasarkan hasil evaluasi kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
 
Pasal 58
(1) Evaluasi kinerja Pelatihan PMD Provinsi dilakukan terhadap materi antara lain:
a.     tingkat relevansi pelatihan PMD terhadap visi, misi, tujuan dan paradigma pemberdayaan masyarakat dan desa;
b.     tingkat relevansi jenis pelatihan PMD terhadap kebutuhan masyarakat akan sumber daya manusia yang bermutu dan kompetetif;
c.     tingkat pencapaian standar nasional pelatihan PMD oleh satuan kerja pelatihan PMD, dan jenis pelatihan PMD;
d.     tingkat efesiensi dan produktifitas satuan kerja pelatihan PMD dan Jenis pelatihan PMD; dan
e.     tingkat daya saing satuan kerja pelatihan PMD Provinsi, dan jenis pelatihan PMD antar Kabupaten/Kota dan antar Provinsi.
(2) Evaluasi kinerja Pelatihan PMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Komite Standar Pelatihan PMD Provinsi.
(3) Evaluasi kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit setahun sekali dani atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.
(4) Hasil evaluasi kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Gubernur.
(5)    Gubernur melakukan perumusan kebijakan pengembangan kinerja pelatihan PMD skala provinsi berdasarkan hasil evaluasi kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

  Pasal 59
(1) Evaluasi kinerja Pelatihan PMD Kabupaten/Kota dilakukan terhadap materi antara lain:
a.     tingkat relevansi pelatihan PMD terhadap visi, misi, tujuan dan paradigma pemberdayaan masyarakat dan desa;
b.     tingkat relevansi jenis pelatihan PMD terhadap kebutuhan masyarakat akan sumber daya manusia yang bermutu dan kompetetif;
  1. tingkat pencapaian standar nasional pelatihan PMD oleh satuan kerja pelatihan PMD, dan jenis pelatihan PMD;
  2. tingkat efesiensi dan produktifitas satuan kerja pelatihan PMD dan jenis pelatihan PMD; dan
  3. tingkat daya saing satuan kerja pelatihan PMD Kabupaten/Kota dan jenis pelatihan PMD antar Kabupaten/Kota dan antar provinsi.
(2)    Evaluasi kinerja Pelatihan PMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Komite Standar Pelatihan PMD Kabupaten/Kota.
(3) Evaluasi kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit setahun sekali dan/atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.
(4)    Hasil evaluasi kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati/Walikota.
(5)    Bupati/Walikota melakukan perumusan kebijakan pengembangan kinerja pelatihan PMD skala Kabupaten/Kota berdasarkan hasil evaluasi kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

BAB VIII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
 
Pasal 60
Menteri Dalam Negeri, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota, wajib melakukan pembinaan terhadap Pelatihan PMD.

  Pasal 61

Pembinaan Menteri Dalam Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 meliputi:
a.     pemberian pedoman pembinaan bagi Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota dalam Pelatihan PMD;
b.     pemberian pedoman standarisasi, akreditasi, sertifikasi dan evaluasi Pelatihan PMD bagi Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota;

  c.     pemberian pedoman Pelatihan PMD dan pelatihan pelatih tingkat nasional serta orientasi bagi pembina satuan kerja Pelatihan PMD;
d.     pemberian pedoman bantuan pembiayaan Pelatihan PMD;
e.     pengendalian Pelatihan PMD; dan
f.     pemberian penghargaan atas prestasi yang telah dilakukan oleh satuan kerja penyelenggara Pelatihan PMD, pelatih/fasilitator dan alumni peserta pelatihan skala nasional.

Pasal 62

Pembinaan Pemerintah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 meliputi:

a.     pemberian pedoman pelaksanaan dan pembinaan Pelatihan PMD sesuai dengan standar pelatihan PMD Provinsi;
b.     pemberian bantuan keuangan dari Pemerintah Provinsi untuk penyelenggaraan Pelatihan PMD;
c.     pelatihan pelatih tingkat provinsi dan pembina satuan kerja penyelenggara pelatihan kabupaten/kota;
  1. pemberian bimbingan dan konsultasi pelaksanaan Pelatihan PMD;
  2. pengendalian Pelatihan PMD dalam rangka penjaminan mutu skala provinsi; dan
  3. pemberian penghargaan atas prestasi yang telah dilakukan oleh satuan kerja penyelenggara Pelatihan PMD, pelatih/fasilitator dan alumni peserta pelatihan skala provinsi.

Pasal 63
Pembinaan Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 meliputi:
a.     pemberian pedoman teknis pelaksanaan Pelatihan PMD;
b.     pemberian bantuan keuangan dari Pemerintah Kabupaten/Kota untuk Pelatihan PMD;
c.     pelatihan PMD, pelatihan atau orientasi bagi aparatur pemerintah kabupaten/kota pembina Pelatihan PMD;
d.     pengendalian Pelatihan PMD dalam rangka penjaminan mutu skala Kabupaten/ Kota; dan
e.    penghargaan atas prestasi yang telah dilakukan oleh satuan kerja penyelenggara Pelatihan PMD, pelatih/fasilitator dan alumni peserta pelatihan skala kabupaten/kota.

 
Pasal 64
(1)    Menteri Dalam Negeri, Gubernur, dan Bupati/Walikota melakukan pengawasan pelaksanaan Pelatihan PMD secara berjenjang sesuai dengan tingkat kewenangan.
(2)    Pengawasan pelaksanaan pelatihan PMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui monitoring, evaluasi, dan pelaporan.

 
BAB IX
PENDANAAN

 

Pasal 65
(1)    Pendanaan pelaksanaan dan standar pelatihan PMD yang diselenggarakan oleh Departemen Dalam Negeri dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
(2)    Pendanaan pelaksanaan dan standar pelatihan PMD yang diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
(3)    Pendanaan pelaksanaan dan standar pelatihan PMD yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 66
(1)    Pendanaan operasional Komite Standar Pelatihan PMD Pusat dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Departemen Dalam Negeri.
(2)    Pendanaan operasional Komite Standar Pelatihan PMD Provinsi dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Badan/Dinas yang membidangi tugas pemberdayaan masyarakat dan desa.
(3)    Pendanaan operasional Komite Standar Pelatihan PMD Kabupaten/Kota dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota pada Badan/Dinas yang membidangi tugas pemberdayaan masyarakat dan desa.

 
BAB X
KETENTUAN PENUTUP

 
Pasal 67
Pelatih/fasilitator PMD dari kalangan pegawai negeri sipil dan non pegawai negeri sipil yang telah bertugas sebagai pelatih PMD di jajaran pemerintah Kabupaten/ Kota, pemerintah Provinsi, Balai PMD dan di lingkungan Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen yang belum memiliki sertifikat sebagai pelatih atau fasilitator PMD dapat dilakukan penyesuaian kesetaraan sesuai dengan Peraturan Menteri ini dengan membuktikan surat keterangan pelatihan PMD yang pernah diikuti.

 
Pasal 68
(1)    Petunjuk pelaksanaan Standar Pelatihan PMD, Akreditasi, Sertifikasi dan Evaluasi, serta pembentukan Komite Standar Pelatihan PMD, dan pemberian penghargaan ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
(2)    Ketentuan lebih lanjut mengenai kesetaraan pelatih/fasilitator PMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

 
Pasal 69
Pada saat berlakunya Peraturan Menteri ini, Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 18 Tahun 2001 tentang Pedoman Pelatihan Pemberdayaan Masyarakat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

 
Pasal 70
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


 

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Maret 2007
MENTERI DALAM NEGERI,
ttd
H. MOH. MA'RUF, SE

Tidak ada komentar:

Poskan Komentar