Download Peraturan ini DISINI
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR 13 TAHUN 2007
TENTANG
PENYELENGGARAAN PERLOMBAAN DESA DAN KELURAHAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI DALAM NEGERI,
Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan,. perlu dilakukan penguatan kelembagaan, peningkatan motivasi dan swadaya gotong royong masyarakat di desa dan kelurahan;
- bahwa untuk menilai keberhasilan pembangunan desa dan kelurahan, perlu dilakukan perlombaan desa dan kelurahan secara terarah, terkoordinasi, terpadu dan berkelanjutan;
- bahwa penyelenggaraan perlombaan desa dan kelurahan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perlombaan Desa dan Kelurahan sudah tidak sesuai dengan perkembangan masyarakat dan keadaan sehingga perlu diganti;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Penyelenggaraan Perlombaan Desa dan Kelurahan;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4548);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4587)
3. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik lndonesia tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4588);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4593);
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Dalam Negeri;
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG PENYELENGGARAAN PERLOMBAAN DESA DAN KELURAHAN
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
1. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintah Negara Kesatuan Republik lndonesia.
2. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat daerah kabupaten/kota dalam di wilayah kerja kecamatan.
3. Pembangunan Desa dan Kelurahan adalah seluruh kegiatan pembangunan yang berlangsung di desa dan kelurahan yang dilaksanakan secara terpadu dengan mengembangkan swadaya gotong royong masyarakat.
4. Perlombaan Desa dan Kelurahan adalah evaluasi dan penilaian perkembangan pembangunan atas usaha pemerintah dan pemerintahan daerah, bersama masyarakat desa dan kelurahan yang bersangkutan.
5. Profil Desa dan Kelurahan adalah gambaran menyeluruh tentang karakter desa dan kelurahan yang meliputi data dasar, potensi, tingkat perkembangan dan masalah yang dihadapi.
6. Tingkat Perkembangan Desa dan Kelurahan adalah status tertentu dari capaian hasil kegiatan pembangunan yang dapat mencerminkan tingkat kemajuan atau keberhasilan masyarakat, pemerintahan desa dan kelurahan serta pemerintahan daerah dalam melaksanakan kegiatan pembangunan.
BAB II
PENYELENGGARAAN
Pasal 2
(1) Perlombaan desa dan kelurahan tingkat kecamatan diselenggarakan oleh Camat.
(2) Perlombaan desa dan kelurahan tingkat kabupaten/kota diselenggarakan oleh Bupati/ Walikota.
(3) Perlombaan desa dan kelurahan tingkat provinsi diselenggarakan oleh Gubernur.
(4) Perlombaan desa dan kelurahan tingkat nasional diselenggarakan oleh Menteri Dalam Negeri.
Pasal 3
(1) Peserta perlombaan desa dan kelurahan tingkat kecamatan adalah seluruh desa dan kelurahan dari setiap kecamatan.
(2) Peserta perlombaan desa dan kelurahan tingkat kabupaten/kota adalah juara pertama perlombaan desa dan kelurahan tingkat kecamatan.
(3) Peserta perlombaan desa dan kelurahan tingkat provinsi adalah juara pertama perlombaan desa dan kelurahan tingkat kabupaten/kota.
(4) Peserta perlombaan desa dan kelurahan tingkat nasional adalah juara pertama perlombaan desa dan kelurahan tingkat provinsi.
Pasal 4
(1) Perlombaan desa dan kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan setiap tahun.
(2) Perlombaan desa dan kelurahan tingkat kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dilaksanakan pada Bulan Februari sampai dengan bulan Maret.
(3) Perlombaan desa dan kelurahan tingkat kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dilaksanakan pada bulan April sampai dengan bulan Mei.
(4) Perlombaan desa dan kelurahan tingkat provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) dilaksanakan pada bulan Juni.
(5) Perlombaan desa dan kelurahan tingkat nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4 ) dilaksanakan pada bulan Juli.
BAB III
PENILAIAN
Pasal 5
(1) Penilaian perlombaan desa dan kelurahan dilakukan dengan membandingkan data tingkat perkembangan desa dan kelurahan 2 (dua) tahun terakhir berdasarkan data profil desa dan kelurahan sesuai dengan indikator penilaian.
(2) Penilaian perlombaan desa dan kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan klarifikasi data di desa dan kelurahan calon Juara.
(3) Penilaian perlombaan desa dan kelurahan tingkat nasional dilakukan selain dengan klarifikasi data tingkat perkembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) juga dilakukan dengan klarifikasi indikator penilaian tingkat nasional.
Pasal 6
Penilaian perlombaan desa dan kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal S dilaksanakan secara berjenjang dan berkelanjutan mulai dari tingkat kecamatan, kabupaten/kota, provinsi dan tingkat nasional.
Pasal 7
(1) Juara Pertama perlombaan desa dan kelurahan tingkat kecamatan adalah desa dan kelurahan yang memperoleh skor tertinggi berdasarkan indikator penilaian pada perlombaan desa dan kelurahan tingkat kecamatan.
(2) Juara Pertama perlombaan desa dan kelurahan tingkat kabupaten/kota adalah desa dan kelurahan yang memperoleh skor tertinggi berdasarkan indikator penilaian pada perlombaan desa dan kelurahan tingkat kabupaten/kota.
(3) Juara Pertama perlombaan desa dan kelurahan tingkat provinsi adalah desa dan kelurahan yang memperoleh skor tertinggi berdasarkan indikator penilaian pada perlombaan desa dan kelurahan tingkat provinsi.
(4) Juara perlombaan desa dan kelurahan tingkat nasional adalah desa dan kelurahan yang memperoleh nilai tertinggi berdasarkan indikator penilaian perlombaan desa dan kelura.han tingkat nasional.
Pasal 8
Juara Pertama perlombaan desa dan kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dan ayat (4) menjadi peserta dalam pertemuan para Juara Pertama perlombaan desa dan kelurahan tingkat provinsi dan tingkat nasional pada bulan Agustus di Jakarta.
Pasal 9
Indikator penilaian perlombaan desa dan kelurahan tingkat kecamatan kabupaten/kota, dan provinsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1), meliputi:
a. pendidikan;
b. kesehatan masyarakat;
c. ekonomi masyarakat;
d. keamanan dan ketertiban;
e. partisipasi masyarakat;
f. pemerintahan;
g. lembaga kemasyarakatan; dan
h. pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga.
Pasal 10
(1) Indikator penilaian perlombaan desa dan kelurahan tingkat nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3), meliputi:
a. keberhasilan pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat dan desa/ kelurahan;
b. inisiatif dan kreativitas daerah dalam pemberdayaan masyarakat dan pemerintah desa dan kelurahan;
c. tingkat kepatuhan terhadap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan; dan
d. kinerja camat, kepala desa dan lurah beserta perangkatnya dalam pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa dan kelurahan.
(2) Indikator penilaian perlombaan desa dan kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan hasil olahan data tingkat perkembangan desa dan kelurahan 2 (dua) tahun terakhir berdasarkan indikator penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.
Pasal 11
Indikator dan skor penilaian perlombaan desa dan kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 10 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan II Peraturan Menteri ini.
BAB IV
TIM PENILAI
Pasal 12
(1) Tim penilai perlombaan desa dan kelurahan tingkat kecamatan anggotanya terdiri dari unsur perangkat kecamatan dan Tim Penggerak PKK Kecamatan.
(2) Tim penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Camat.
(3) Tim penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan penilaian perlombaan desa dan kelurahan untuk menentukan juara perlombaan desa dan kelurahan tingkat kecamatan.
Pasal 13
(1) Tim penilai perlombaan desa dan kelurahan tingkat kabupaten/kota anggotanya terdiri dari unsur perangkat daerah kabupaten/kota dan Tim Penggerak PKK Kabupaten/Kota.
(2) Tim penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati/ Walikota.
(3) Tim penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan penilaian terhadap Juara Pertama perlombaan desa dan kelurahan tingkat kecamatan dan menentukan juara perlombaan desa dan kelurahan tingkat kabupaten/kota.
Pasal 14
(1) Tim penilai perlombaan desa dan kelurahan pada tingkat provinsi anggotanya terdiri dari unsur perangkat daerah provinsi, Tim Penggerak PKK provinsi.
(2) Tim penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
(3) Tim penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan penilaian terhadap Juara Pertama perlombaan desa dan kelurahan tingkat kabupaten/kota dan menentukan juara perlombaan desa dan kelurahan tingkat provinsi.
Pasal 15
(1) Tim penilai perlombaan desa dan kelurahan pada tingkat nasional anggotanya terdiri dari unit kerja Departemen Dalam Negeri dan Tim Penggerak PKK Pusat.
(2) Tim penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri.
(3) Tim penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan penilaian terhadap Juara Pertama perlombaan desa dan kelurahan tingkat provinsi dan menentukan juara perlombaan desa dan kelurahan tingkat nasional.
BAB V
PENETAPAN JUARA
Pasal 16
(1) Juara perlombaan desa dan kelurahan tingkat kecamatan ditetapkan dengan Keputusan Camat.
(2) Juara perlombaan desa dan kelurahan tingkat kabupaten/kota ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Walikota.
(3) Juara perlombaan desa dan kelurahan tingkat provinsi ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
(4) Juara perlombaan desa dan kelurahan tingkat nasional ditetapkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri.
BAB VI
PENGHARGAAN
Pasal 17
(1) Penghargaan juara perlombaan desa dan kelurahan tingkat kecamatan diberikan oleh Camat.
- Penghargaan juara perlombaan desa dan kelurahan tingkat kabupaten/kota diberikan oleh Bupati/Walikota.
- Penghargaan juara perlombaan desa dan kelurahan tingkat provinsi diberikan oleh Gubernur.
- Selain penghargaan yang diberikan oleh Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Menteri Dalam Negeri memberikan penghargaan khusus untuk Juara Pertama perlombaan desa dan kelurahan tingkat provinsi.
Pasal 18
(1) Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diberikan dalam bentuk piagam dani atau bentuk lainnya sesuai kemampuan daerah.
(2) Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (4) dan ayat (5) diberikan dalam bentuk piagam, medali dani atau bentuk lainnya.
BAB VII
PELAPORAN
Pasal 19
(1) Pelaksanaan perlombaan desa dan kelurahan tingkat kecamatan dilaporkan oleh Camat kepada Bupati/Walikota.
(2) Pelaksanaan perlombaan desa dan kelurahan tingkat kabupaten/kota dilaporkan oleh Bupati/Walikota kepada Gubernur.
(3) Pelaksanaan perlombaan desa dan kelurahan tingkat provinsi dilaporkan oleh Gubernur kepada Menteri Dalam Negeri.
(4) Bentuk Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) tercantum dalam Lampiran III
Peraturan Menteri ini.
Peraturan Menteri ini.
BAB VIII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 20
(1) Bupati/Walikota melakukan pembinaan dan pengawasan teknis pelaksanaan perlombaan desa dan kelurahan tingkat kecamatan.
(2) Gubernur melakukan pembinaan pelaksanaan perlombaan desa dan kelurahan tingkat kabupaten/kota.
(3) Menteri Dalam Negeri melakukan pembinaan pelaksanaan perlombaan desa dan kelurahan tingkat provinsi dan tingkat nasional.
Pasal 21
(1) Menteri Dalam Negeri, Gubernur, dan Bupati/Walikota melakukan pembinaan terhadap desa dan kelurahan yang telah menjadi juara dalam perlombaan desa dan kelurahan.
(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkesinambungan melalui pembinaan program, pemberian stimulan dan bentuk lain sesuai kemampuan daerah.
(3) Pembinaan program sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat melalui pemberian priotitas lokasi pelaksanaan program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat secara terpadu.
(4) Pemberian stimulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa pemberian dana pembinaan khusus.
BABIX
PENDANAAN
Pasal 22
- Pendanaan yang berkaitan dengan perlombaan desa dan kelurahan tingkat kecamatan dan kabupaten/kota dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.
- Pendanaan yang berkaitan dengan perlombaan desa dan kelurahan tingkat provinsi dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi.
- Pendanaan yang berkaitan dengan perlombaan desa dan kelurahan tingkat nasional dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi.
- Pendanaan yang berkaitan dengan pertemuan juara pertama perlombaan desa dan kelurahan tingkat provinsi dan tingkat nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi.
BABX
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 23
Penyelenggaraan perlombaan desa dan kelurahan yang telah berlangsung tetap dilanjutkan dengan menyesuaikan pada Peraturan Menteri ini.
BAB XI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 24
Pada saat mulai berlakunya Peraturan Menteri ini, maka Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perlombaan Desa dan Perlombaan Kelurahan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Pasal 25
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Lampiran : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI
Nomor : 13 Tahun 2007
Tanggal : 12 Maret 2007
INDIKATOR DAN SKOR PENILAIAN
PERLOMBAAN DESA DAN KELURAHAN
I. Indikator Penilaian Perlombaan Desa dan Kelurahan
A. Orbitasi
1. Orbitasi Wilayah
No. | INDIKATOR | SUB INDIKATOR |
1 | 2 | 3 |
1. | Desa atau sebutan lain/Kelurahan | 1. > 6 Jam |
2. 5-6 jam | ||
3. 3-4 jam | ||
4. 1-2 jam | ||
5. < 1 jam | ||
6. Ada di Pusat Kecamatan | ||
7. Bantaran sungai | ||
8. Rawan banjir (tetapi bukan bantaran sungai | ||
9. Bebas banjir | ||
- Jarak Geografis
No | INDIKATOR | SUB INDIKATOR |
1 | 2 | 3 |
1 | Ke gunung | …………………….. km |
2 | Ke laut | …………………….. km |
3 | Ke sungai | …………………….. km |
4 | Ke pinggiran Hutan | …………………….. km |
5 | Ke pasar | …………………….. km |
6 | Ke pelabuhan | …………………….. km |
7 | Ke bandara | …………………….. km |
8 | Ke terminal | …………………….. km |
9 | Ke tempat hiburan | …………………….. km |
10 | Ke tempat wisata | …………………….. km |
11 | Ke kantor polisi/militer | …………………….. km |
12 | Ke perbatasan kabupaten | …………………….. km |
13 | Ke perbatasan propinsi | …………………….. km |
14 | Ke perbatasan Negara | …………………….. km |
15 | Ke stasiun | …………………….. km |
- Letak Geografis
NO | INDIKATOR | SUB INDIKATOR |
1 | 2 | 3 |
1 | Kawasan Hutan | Ada/tidak |
2 | Kawasan Tambang | Ada/tidak |
3 | Kawasan Pantai | Ada/tidak |
4 | Kawasan Perbukitan/ pegunungan | Ada/tidak |
5 | Kawasan Persawahan | Ada/tidak |
6 | Kawasan Perkebunan | Ada/tidak |
7 | Kawasan Peternakan | Ada/tidak |
8 | Kawasan Industri kecil/ rumah tangga | Ada/tidak |
9 | Kawasan Saluran Listrik tegangan Tinggi (SUTET) | Ada/tidak |
10 | Kawasan Rawan Banjir | Ada/tidak |
11 | Kawasan Industri/ Pabrik | Ada/tidak |
12 | Kawasan Perkantoran | Ada/tidak |
13 | Kawasan Rawa | Ada/tidak |
14 | Kawasan Perdagangan | Ada/tidak |
15 | Kawasan Kumuh | Ada/tidak |
16 | Kawasan Jasa Hiburan | Ada/tidak |
17 | Kawasan Wisata | Ada/tidak |
18 | Kawasan Bantaran Sungai | Ada/tidak |
19 | Kawasan Longsor | Ada/tidak |
20 | Kawasan………… | Ada/tidak |
21 | Kawasan………… | Ada/tidak |
4. Jarak Ke Pusat Pemerintahan
No | INDIKATOR | SUB INDIKATOR | |
1 | 2 | 3 | |
1 | Ke pemerintahan Kecamatan | ……………. | Km |
2 | Ke pemerintahan Kabupaten/ kota | ……………. | Km |
3 | Ke Pemerintah Provinsi | ……………. | Km |
B. Data Penduduk
1. Jumlah Penduduk Berdasarkan Umur
No | INDIKATOR | JUMLAH | |
TH 1 | TH 2 | ||
1 | 2 | 3 | 4 |
1 | 0-12 | …………. Orang | …………. Orang |
2 | > 1 - < 5 Tahun | …………. Orang | …………. Orang |
3 | ≥ 5 - < 7 Tahun | …………. Orang | …………. Orang |
4 | ≥ 7 - ≤ 15 Tahun | …………. Orang | …………. Orang |
5 | > 15 - 56 Tahun | …………. Orang | …………. Orang |
6 | > 56 Tahun | …………. Orang | …………. Orang |
- Jumlah Penduduk Berdasarkan Jender
No | INDIKATOR | JUMLAH | |
TH 1 | TH 2 | ||
1 | 2 | 3 | 4 |
1 | Jumlah Penduduk | …………. Orang | …………. Orang |
2 | Jumlah Laki-Laki | …………. Orang | …………. Orang |
3 | Jumlah Perempuan | …………. Orang | …………. Orang |
4 | Jumlah Kepala Keluarga | …………. KK | …………. KK |
C. DATA TINGKAT PERKEMBANGAN
1. Pendidikan
NO. | INDIKATOR | SUB INDIKATOR | JUMLAH | |
TH 1 | TH 2 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1. | Pendidikan penduduk usia 15 tahun ke atas | 1. Jumlah penduduk buta huruf | ………. orang | ………..orang |
2. Jumlah penduduk tidak tamat SD/Sederajat | ………. orang | ………..orang | ||
3. Jumlah penduduk tamat SD/Sederajat | ………. orang | ………..orang | ||
4. Jumlah penduduk tamat SLTP/Sederajat | ………. orang | ………..orang | ||
5. Jumlah penduduk tamat SLTA/Sederajat | ………. orang | ………..orang | ||
6. Jumlah penduduk tamat D-1 | ………. orang | ………..orang | ||
7. Jumlah Penduduk tamat D-2 | ………. orang | ………..orang | ||
8. Jumlah penduduk tamat D-3 | ………. orang | ………..orang | ||
2. | Wajib Belajar 9 tahun dan putus sekolah | 1. Jumlah Penduduk tamat D-3 | ………. orang | ……… orang |
2. Jumlah Penduduk usia 7-15 tahun masih sekolah | ……… orang | ……… orang | ||
3. Jumlah penduduk usia 7-15 tahun putus sekolah | ……... orang | ……… orang | ||
3. | Prasarana Pendidikan | 1. Jumlah SLTA/Sederajat | ………..buah | ………..buah |
2. Jumlah SLTP/Sederajat | ………..buah | ………..buah | ||
3. Jumlah SD/Sederajat | ………..buah | ………..buah | ||
4. Lembaga Pendidikan agama | ………..buah | ………..buah | ||
5. Lembaga pendidikan lain (Kursus/sejenisnya) | ………..buah | ………..buah | ||
- Kesehatan Masyarakat
No | INDIKATOR | SUB INDIKATOR | JUMLAH | |
TH 1 | TH 2 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1. | Kematian bayi | 1. jumlah bayi lahir | ……… orang | …….. orang |
2. jumlah bayi mati | ………..orang | …….. orang | ||
2. | Gizi dan Kematian Balita | 1. Jumlah balita | ………. orang | …….. orang |
2. Jumlah balita gizi buruk | ………. orang | …….. orang | ||
3. Jumlah balita gizi baik | ………. orang | ……. orang | ||
4. Jumlah balita mati | ………. orang | ……. orang | ||
3. | Cakupan Imunisasi | 1. Cakupan imunisasi polio | ………. orang | ……. orang |
2. Cakupan imunisasi DPT-1 | ………. orang | ……. orang | ||
3. Cakupan imunisasi BCG | ………. orang | …….. orang | ||
4. | Angka harapan hidup | Angka harapan hidup | ……………… | …………….. |
5. | Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Hidup | 1. Total rumah tangga dapat akses air bersih | ………….RT | …………RT |
2. Pengguna air sumur pompa | ………….RT | …………RT | ||
3. Pengguna sumur gali | ………….RT | …………RT | ||
4. Pengguna mata air | ………….RT | …………RT | ||
5. Pengguna hidran umum | ………….RT | …………RT | ||
6. Pengguna penam pung air hujan | ………….RT | …………RT | ||
7. Pengguna embun | ………….RT | …………RT | ||
8. Pengguna perpipaan | ………….RT | …………RT | ||
9. lainnya | ………….RT | …………RT | ||
10.Total rumah tangga tidak mendapat air bersih | ………….RT | …………RT | ||
6. | Kepemilikan Jamban | 1. Total rumah tangga mempunyai jamban/ WC | ………….RT | …………RT |
2. Total rumah tangga yg tidak mempunyai jamban/WC | ………….RT | …………RT | ||
3. Pengguna MCK | ………….RT | …………RT |
- Ekonomi Masyarakat
No | INDIKATOR | SUB INDIKATOR | JUMLAH | |
TH 1 | TH 2 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1. | Pengangguran | 1.jumlah penduduk usia kerja 15-56 tahun | ………. orang | ………. orang |
2.Jumlah penduduk usia 15-56 orang | ………. orang | ………. orang | ||
3.Penduduk wanita usia 15-56 tahun menjadi ibu rumah tangga | ………. orang | ………. orang | ||
4.Penduduk usia >15 tahun cacat sehingga tidak dapat bekerja | ………. orang | ………. orang | ||
2. | Pendapatan | Sumber Pendapatan | ||
1. Pertanian | Rp……….. | Rp……….. | ||
2. Kehutanan | Rp……….. | Rp……….. | ||
3. Perkebunan | Rp……….. | Rp……….. | ||
4. Peternakan | Rp……….. | Rp……….. | ||
5. Perikanan | Rp……….. | Rp……….. | ||
6. Perdagangan | Rp……….. | Rp……….. | ||
7. Jasa | Rp……….. | Rp……….. | ||
8. Usaha Penginapan/ Hotel dan sejenisnya | Rp……….. | Rp……….. | ||
9. Pariwisata | Rp……….. | Rp……….. | ||
10.Industri rumah tangga | Rp……….. | Rp……….. | ||
3. | Kelembagaan Ekonomi | 1. Pasar | Ada/tidak | Ada/tidak |
2. Lembaga Koperasi/ sejenisnya | Ada/tidak | Ada/tidak | ||
3. BUMdes | Ada/tidak | Ada/tidak | ||
4. Toko/kios | Ada/tidak | Ada/tidak | ||
5. Warung makan | Ada/tidak | Ada/tidak | ||
6. Angkutan | Ada/tidak | Ada/tidak | ||
7. Pangkalan ojek, becak, delman atau sejenisnya | Ada/tidak | Ada/tidak | ||
4. | Tingkat Kesejahteraan | 1. Jumlah Keluarga | ………..Kel | ……….Kel |
2. Jumlah Keluarga Prasejahtera | ………..Kel | ……….Kel | ||
3. Jumlah keluarga sejahtera 1 | ………..Kel | ……….Kel | ||
4. Jumlah Keluarga Sejahtera 2 | ………..Kel | ……….Kel | ||
5. Jumlah Keluarga Sejahtera 3 | ………..Kel | ……….Kel | ||
6. Jumlah Keluarga Sejahtera 3 plus | ………..Kel | ……….Kel |
- Keamanan dan Ketertiban
No | INDIKATOR | SUB INDIKATOR | JUMLAH | |
TH 1 | TH 2 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | Konflik Sara | 1. Konflik antar kelompok | ……… kasus | ……… kasus |
2. Konflik antar etnis | ……… kasus | ……… kasus | ||
3. Konflik berbau agama | ……… kasus | ……… kasus | ||
2 | Perkelahian | 1. Kasus Perkelahian | ……… kasus | ……… kasus |
2. Kasus perkelahian yang menimbulkan korban jiwa | ……… kasus | ……… kasus | ||
3. Kasus perkelahian yang meninggalkan luka parah | ……… kasus | ……… kasus | ||
3 | Pencurian dan Perampokan | 1. Kasus pencurian/ perampokan | ……… kasus | ……… kasus |
2. Kasus pencurian/ perampokan dengan kekerasan | ……… kasus | ……… kasus | ||
3. Kasus Pencurian/ perampokkan dengan pelaku dari desa setempat | ……… kasus | ……… kasus | ||
4 | Perjudian | Kasus Perjudian | ……… kasus | ……… kasus |
5 | Narkoba | 1. Jumlah kasus narkoba dengan pelaku penduduk setempat | ……… kasus | ……… kasus |
2. Jumlah Kasus Penduduk yang menjadi korban narkoba | ……… kasus | …… kasus | ||
6 | Prostitusi | Kasus Protistusi | ||
7 | Pembunuhan | 1. Jumlah kasus pembunuhan | ……… kasus | ……… kasus |
2. Jumlah kasus pembunuhan yang korbannya penduduk setempat | ……… kasus | ……… kasus | ||
3. Jumlah kasus pembunuhan dengan pelaku penduduk desa setempat | ……… kasus | ……… kasus | ||
8 | Kejahatan Seksual | 1. Jumlah kasus perkosaan | ……… kasus | ……… kasus |
2. Jumlah kasus perkosaan pada anak | ……… kasus | ……… kasus | ||
3. Jumlah kasus kehamilan di luar nikah | ……… kasus | ……… kasus | ||
9 | Kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga | 1. Kekerasan terhadap isteri | ……… kasus | ……… kasus |
2. Kekerasan terhadap suami | ……… kasus | ……… kasus | ||
3. Kekerasan terhadap anak | ……… kasus | ……… kasus | ||
4. Kekerasan terhadap anggota keluarga lain | ……… kasus | ……… kasus | ||
10 | Penculikan | Jumlah kasus penculikan | ……… kasus | ……… kasus |
11 | Partisipasi masyarakat dalam Keamanan Swakarsa | 1. Jumlah Pos siskamling | ……… unit | ……… unit |
2. Jumlah anggota hansip | ……… orang | ……… orang | ||
3. Jumlah kelompok ronda | ……… Kel | ……… Kel |
- Partisipasi Masyarakat
No | INDIKATOR | SUB INDIKATOR | JUMLAH | |
TH 1 | TH 2 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1. | Pemilihan Umum |
| ||
| ……… orang | ……… orang | ||
| ……… orang | ……… orang | ||
2. Presiden/wakil Presiden | ……… orang | ……… orang | ||
| ……… orang | ……… orang | ||
| ……… orang | ……… orang | ||
2. | Pemilihan Kepala Daerah | 1. Gubernur/ Wakil Gubernur | ……… orang | ……… orang |
| ……… orang | ……… orang | ||
| ……… orang | ……… orang | ||
2. Bupati/Wakil Bupati | ……… orang | ……… orang | ||
| ……… orang | ……… orang | ||
| ……… orang | ……… orang | ||
3. | Pemilihan Kepala Desa | Cara penentuan Kepala Desa/ Sebutan lain | Musyawarah/ dipilih | Musyawarah/ dipilih |
| ……… orang | ……… orang | ||
| ……… orang | ……… orang | ||
4 | Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) | 1. Jumlah penduduk yang ikut dalam Musrenbang | ……… orang | ……… orang |
2. Jumlah peserta Laki-laki | ……… orang | ……… orang | ||
3. Jumlah peserta perempuan | ……… orang | ……… orang | ||
5 | Kegotong- royongan Penduduk | 1. Jumlah kegiatan Gotong royong dalam membangun rumah | ……… kali | ……… kali |
2. Jumlah kegiatan gotong royong menjaga kebersihan kota | ……… kali | ……… kali | ||
3. Jumlah Kegiatan gotong royong menjaga kebersihan kota | ……… kali | ……… kali | ||
4. Jumlah kegiatan gotong- royong membangun jalan/ jembatan | ……… kali | ……… kali | ||
5. Jumlah kegiatan gotong royong membangun saluran irigasi | ……… kali | ……… kali | ||
6. Jumlah kegiatan gotong royong penanggulangan bencana | ……… kali | ……… kali | ||
7. Kegiatan gotong royong lainnya | ……… kali | ……… kali | ||
8. Kegiatan bulan bakti gotong royong | ……… kali | ……… kali |
- Pemerintahan
No | INDIKATOR | SUB INDIKATOR | JUMLAH | ||
TH 1 | TH 2 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
1 | Pemerintahan Desa | 1. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) | |||
| Ada/tidak | Ada/tidak | |||
| Ada/tidak | Ada/tidak | |||
| Ada/tidak | Ada/tidak | |||
| Ada/tidak | Ada/tidak | |||
| Ada/tidak | Ada/tidak | |||
| Ada/tidak | Ada/tidak | |||
| Ada/tidak | Ada/tidak | |||
2. Pemerintahan Desa | |||||
| Ada/tidak | Ada/tidak | |||
| Ada/tidak | Ada/tidak | |||
| Lengkap/tidak | Lengkap/tidak | |||
3. Administrasi Desa | |||||
| Ada/tidak | Ada/tidak | |||
| Ada/tidak | Ada/tidak | |||
| Ada/tidak | Ada/tidak | |||
| Ada/tidak | Ada/tidak | |||
| Ada/tidak | Ada/tidak | |||
| Ada/tidak | Ada/tidak | |||
| Ada/tidak | Ada/tidak | |||
4. Keuangan Desa | |||||
| Rp……….. | Rp……….. | |||
| Rp……….. | Rp……….. | |||
| Rp……….. | Rp……….. | |||
| Rp……….. | Rp……….. | |||
5. Akuntabilitasi | |||||
| Ada/tidak | Ada/tidak | |||
| Ada/tidak | Ada/tidak | |||
| Ada/tidak | Ada/tidak | |||
2 | Pemerintahan Kelurahan | 1. Sarana Prasarana | |||
| Baik/rusak | Baik/rusak | |||
| Ada/tidak | Ada/tidak | |||
| Lengkap/tidak | Lengkap/tidak | |||
| Ada/tidak | Ada/tidak | |||
| Ada/tidak | Ada/tidak | |||
| Ada/tidak | Ada/tidak | |||
2. Keuangan | |||||
| Ada/tidak | Ada/tidak | |||
| Ada/tidak | Ada/tidak | |||
| Ada/tidak | Ada/tidak | |||
3. Akuntabilitasi | |||||
| Ada/tidak | Ada/tidak | |||
| Ada/tidak | Ada/tidak | |||
| Ada/tidak | Ada/tidak | |||
| Ada/tidak | Ada/tidak | |||
| Ada/tidak | Ada/tidak | |||
4. Administrasi | |||||
| Ada/tidak | Ada/tidak | |||
| Ada/tidak | Ada/tidak | |||
| Ada/tidak | Ada/tidak | |||
| Ada/tidak | Ada/tidak | |||
| Ada/tidak | Ada/tidak | |||
| Ada/tidak | Ada/tidak | |||
| Ada/tidak | Ada/tidak | |||
| Ada/tidak | Ada/tidak | |||
| Ada/tidak | Ada/tidak | |||
- Lembaga Kemasyarakatan
No | INDIKATOR | SUB INDIKATOR | KEBERADAAN |
1 | 2 | 3 | 4 |
1. | Organisasi Perempuan | Keberadaan Aktivitas | Ada/Tidak |
2. | Organisasi Pemuda | Keberadaan Aktivitas | Ada/Tidak |
3. | Organisasi Profesi | Keberadaan Aktivitas | Ada/Tidak |
4. | Organisasi Bapak | Keberadaan Aktivitas | Ada/Tidak |
5. | LKMD atau sebutan lain | Keberadaan Aktivitas | Ada/Tidak |
6. | Kelompok Gotong Royong | Keberadaan Aktivitas | Ada/Tidak |
7. | Karang Taruna | Keberadaan Aktivitas | Ada/Tidak |
8. | Lembaga Adat | Lembaga adat dalam pengelolaan hutan | Ada/Tidak |
Lembaga adat dalam pengelolaan pertanian/irigasi | Ada/Tidak | ||
Lembaga adat dalam pengelolaan laut/pantai | Ada/Tidak | ||
Lembaga adat dalam penyelesaian konflik warga | Ada/Tidak | ||
Lembaga Adat perkawinan | Ada/Tidak | ||
Lembaga adat lainnya | Ada/Tidak |
- Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga
No | INDIKATOR | SUB INDIKATOR | JUMLAH | |
TH 1 | TH 2 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | Realisasi 10 Program Pokok PKK | 1. Penghayatan dan Pengamalan Pancasila | ………keg | ………keg |
2. Gotong Royong | ………keg | ………keg | ||
3. Pangan | ………keg | ………keg | ||
4. Sandang | ………keg | ………keg | ||
5. Perumahan dan tata laksana rumah tangga | ………keg | ………keg | ||
6. Pendidikan dan keterampilan | ………keg | ………keg | ||
7. Kesehatan | ………keg | ………keg | ||
8. Pengemban Kehidupan Berkoprasi | ………keg | ………keg | ||
9. Pelestarian lingkungan Hidup | ………keg | ………keg | ||
10. Perencanaan sehat | ………keg | ………keg | ||
2. | Organisasi PKK | Kelengkapan : | ||
1. Kelompok Kerja | Ada/Tidak | Ada/Tidak | ||
2. Kelompok Dasa Warsa | Ada/Tidak | Ada/Tidak |
II. Skor Penilaian Perlombaan Desa dan Kelurahan
No | INDIKATOR | PENILAIAN | SKOR | |
I. Pendidikan Masyarakat | 5 - 100 | |||
1 | Presentase Penduduk Tamat SLTP | Bila meningkat kurang dari 1% | 1 | |
≥ 1% - ≤ 2% | 4 | |||
> 2% - ≤ 4% | 6 | |||
> 4% - ≤ 6% | 12 | |||
> 6% - ≤ 8% | 18 | |||
> 8% | 20 | |||
2 | Presentase Penduduk Buta Huruf | Bila menurun kurang dari 1% | 1 | |
≥ 1% - ≤ 2% | 4 | |||
> 2% - ≤ 4% | 6 | |||
> 4% - ≤ 6% | 12 | |||
> 6% - ≤ 8% | 18 | |||
> 8% | 20 | |||
3 | Realisasi Wajar 9 Tahun | Bila meningkat kurang dari 5% | 1 | |
≥ 5% - ≤ 6% | 4 | |||
> 6% - ≤ 8% | 6 | |||
> 8% - ≤ 10% | 12 | |||
> 10% - ≤ 12% | 18 | |||
> 12% | 20 | |||
4 | Angka Putus Sekolah | Bila menurun kurang dari 1% | 1 | |
≥ 1% - ≤ 2% | 4 | |||
> 2% - ≤ 4% | 8 | |||
> 4% - ≤ 6% | 16 | |||
>6% | 20 | |||
5 | Sarana Pendidikan | Tidak ada peningkatan | 1 | |
Ada Peningkatan | 20 | |||
II Kesehatan Masyarakat | 9 - 150 | |||
1 | Kematian Bayi | Bila menurun kurang dari 10% | 1 | |
≥ 10% - ≤ 15% | 4 | |||
> 15% - ≤ 20% | 8 | |||
> 20% - ≤ 25% | 12 | |||
> 25% - ≤ 30% | 18 | |||
> 30% | 20 | |||
2 | Kematian Balita | Bila menurun kurang dari 10% | 1 | |
≥ 10% - ≤ 15% | 4 | |||
> 15% - ≤ 20% | 8 | |||
> 20% - ≤ 25% | 12 | |||
> 25% - ≤ 30% | 18 | |||
> 30% | 20 | |||
3 | Gizi Balita | Bila Balita bergizi buruk menurun kurang dari 5% | 1 | |
≥ 5% - ≤ 10% | 4 | |||
> 10% - ≤ 15% | 8 | |||
> 15% - ≤ 20% | 12 | |||
> 20% - ≤ 25% | 18 | |||
> 25% | 20 | |||
4 | Cakupan Imunisasi | |||
Polio – 3 | Bila meningkat kurang dari 5% | 1 | ||
≥ 5% - ≤ 10% | 2 | |||
> 10% - ≤ 15% | 4 | |||
> 15% - ≤ 20% | 6 | |||
> 20% - ≤ 25% | 8 | |||
> 25% | 10 | |||
DPT - 1 | Bila meningkat kurang dari 5% | 1 | ||
≥ 5% - ≤ 10% | 2 | |||
> 10% - ≤ 15% | 4 | |||
> 15% - ≤ 20% | 6 | |||
> 20% - ≤ 25% | 8 | |||
> 25% | 10 | |||
BCG | Bila meningkat kurang dari 5% | 1 | ||
≥ 5% - ≤ 10% | 2 | |||
> 10% - ≤ 15% | 4 | |||
> 15% - ≤ 20% | 6 | |||
> 20% - ≤ 25% | 8 | |||
> 25% | 10 | |||
5 | Angka Harapan Hidup | Bila meningkat kurang dari 1 tahun | 1 | |
≥ 1% - ≤ 2% | 4 | |||
> 2% - ≤ 4% | 8 | |||
> 4% - ≤ 6% | 12 | |||
> 6% - ≤ 8% | 16 | |||
> 8% | 20 | |||
6 | Cakupan Pemenuhan Air Bersih | Bila meningkat kurang dari 1% | 1 | |
≥ 1% - ≤ 2% | 4 | |||
> 2% - ≤ 4% | 8 | |||
> 4% - ≤ 6% | 12 | |||
> 6% - ≤ 8% | 16 | |||
> 8% | 20 | |||
7 | Pemilikan Jamban | Bila Pemilikkan Jamban Kurang dari 1% | 1 | |
≥ 1% - ≤ 2% | 4 | |||
> 2% - ≤ 4% | 8 | |||
> 4% - ≤ 6% | 12 | |||
> 6% - ≤ 8% | 16 | |||
> 8% | 20 | |||
III Ekonomi Masyarakat | 4 - 40 | |||
1 | Presentase Pengangguran | Bila menurun kurang dari 1% | 1 | |
≥ 1% - ≤ 2% | 2 | |||
> 2% - ≤ 4% | 4 | |||
> 4% - ≤ 6% | 6 | |||
> 6% - ≤ 8% | 8 | |||
> 8% | 10 | |||
2 | Pendapatan Perkapita | Bila meningkat kurang dari 1% | 1 | |
≥ 1% - ≤ 2% | 2 | |||
> 2% - ≤ 4% | 4 | |||
> 4% - ≤ 6% | 6 | |||
> 6% - ≤ 8% | 8 | |||
> 8% | 10 | |||
3 | Lembaga Ekonomi | Bila menurun | 1 | |
Bila tetap | 5 | |||
Bila meningkat | 10 | |||
4 | Tingkat Kesejahteraan | Bila KK prasejahtera menurut kurang dari 1% | 1 | |
≥ 1% - ≤ 2% | 2 | |||
> 2% - ≤ 4% | 4 | |||
> 4% - ≤ 6% | 6 | |||
> 6% - ≤ 8% | 8 | |||
> 8% | 10 | |||
IV Keamanan dan Ketertiban | 11 - 55 | |||
1 | Konflik Sara | Bila meningkat | 1 | |
Bila menurun/tidak ada | 5 | |||
2 | Perkelahian | Bila meningkat | 1 | |
Bila menurun/tidak ada | 5 | |||
3 | Pencurian / Perampokkan | Bila meningkat | 1 | |
Bila menurun/tidak ada | 5 | |||
4 | Perjudian | Bila meningkat | 1 | |
Bila menurun/tidak ada | 5 | |||
5 | Kasus Narkoba | Bila meningkat | 1 | |
Bila menurun/tidak ada | 5 | |||
6 | Portitusi | Bila meningkat | 1 | |
Bila menurun/tidak ada | 5 | |||
7 | Pembunuhan | Bila meningkat | 1 | |
Bila menurun/tidak ada | 5 | |||
8 | Kejahatan Seksual | Bila meningkat | 1 | |
Bila menurun/tidak ada | 5 | |||
9 | Kekerasan dalam rumah tangga | Bila meningkat | 1 | |
Bila menurun/tidak ada | 5 | |||
10 | Penculikan | Bila meningkat | 1 | |
Bila menurun/tidak ada | 5 | |||
11 | Partisipsi Masyarakat dalam Keamanan | Bila meningkat | 1 | |
Bila menurun/tidak ada | 5 | |||
V. Partisipasi Masyarakat | 44 - 70 | |||
1. | Pemilihan Umum | Bila < 75% | 8 | |
Bila ≥ 75% | 10 | |||
Pemilihan Presiden | Bila < 75% | 8 | ||
Bila ≥ 75% | 10 | |||
Pemilihan Legislatif | Bila < 75% | 8 | ||
Bila ≥ 75% | 10 | |||
2. | Pemilihan Gubernur/ Wakil Gubernur | Bila < 75% | 8 | |
Bila ≥ 75% | 10 | |||
3. | Pemilihan Bupati/Wakil Bupati | Bila < 75% | 8 | |
Bila ≥ 75% | 10 | |||
4. | Pemilihan Kepala Desa | Bila < 75% | 8 | |
Bila ≥ 75% | 10 | |||
5. | Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) | Bila Partisipasi masyarakat menurun | 1 | |
Bila partisipasi masyarakat meningkat | 5 | |||
Bila Partisipasi laki-laki menurun | 1 | |||
Bila Partisipasi laki-laki meningkat | 5 | |||
6. | Gotong Royong | Bila kegiatan Gotong Royong Menurun | 1 | |
Bila kegiatan gotong royong meningkat | 5 | |||
VI Pemerintahan | 6 - 70 | |||
A. Peningkatan Desa | ||||
1. | Badan Permusyawaratan Daerah (BPD) | Bila kurang dari 3 sarana | 1 | |
Bila ada 3-5 macam sarana | 5 | |||
Bila ada 6-7 sarana | 10 | |||
2. | Pemerintah Desa | Bila kurang dari 2 | 1 | |
Bila ada 2 atau 3 | 5 | |||
Bila sarana dan Prasarana lengkap | 10 | |||
3. | Administrasi Desa | Bila Kurang dari 4 | 1 | |
Bila ada 2-7 | 5 | |||
Bila Lengkap | 10 | |||
4. | Keuangan Desa | Bila APBD meningkat kurang dari 1 tahun | 1 | |
≥ 1% - ≤ 2% | 2 | |||
> 2% - ≤ 4% | 4 | |||
> 4% - ≤ 6% | 6 | |||
> 6% - ≤ 8% | 8 | |||
> 8% | 10 | |||
Bila PAD meningkat kurang dari 1 Tahun | 1 | |||
≥ 1% - ≤ 2% | 2 | |||
> 2% - ≤ 4% | 4 | |||
> 4% - ≤ 6% | 6 | |||
> 6% - ≤ 8% | 8 | |||
> 8% | 10 | |||
Bila hibah meningkat kurang dari 1 tahun | 1 | |||
≥ 1% - ≤ 2% | 2 | |||
> 2% - ≤ 4% | 4 | |||
> 4% - ≤ 6% | 6 | |||
> 6% - ≤ 8% | 8 | |||
> 8% | 10 | |||
5. | Akuntabilitas | Bila tidak ada | 0 | |
Bila ada 1 | 2 | |||
Bila ada 2 | 5 | |||
Bila semua ada | 10 | |||
B. Pemerintah Kelurahan | ||||
1. | Sarana Prasarana | Bila kurang dari 3 sarana | 1 | |
Bila ada 3-5 macam sarana | 5 | |||
Bila ada 6 sarana | 10 | |||
2. | Administrasi Kelurahan | Bila kurang dari 3-4 macam | 1 | |
Bila ada 4-7 macam | 5 | |||
Bila ada 8-9 macam | 10 | |||
3. | Keuangan Kelurahan | Bila APBD meningkat kurang dari 1 tahun | 1 | |
≥ 1% - ≤ 2% | 2 | |||
> 2% - ≤ 4% | 4 | |||
> 4% - ≤ 6% | 6 | |||
> 6% - ≤ 8% | 8 | |||
> 8% | 10 | |||
Bila belanja pembangunan meningkat kurang dari 1 Tahun | 1 | |||
≥ 1% - ≤ 2% | 2 | |||
> 2% - ≤ 4% | 4 | |||
> 4% - ≤ 6% | 6 | |||
> 6% - ≤ 8% | 8 | |||
> 8% | 10 | |||
Bila Hibah meningkat kurang dari 1 tahun | 1 | |||
≥ 1% - ≤ 2% | 2 | |||
> 2% - ≤ 4% | 4 | |||
> 4% - ≤ 6% | 6 | |||
> 6% - ≤ 8% | 8 | |||
> 8% | 10 | |||
5. | Akuntabilitasi | Bila tidak ada | 0 | |
Bila ada 1s.d 2 | 2 | |||
Bila ada 3 s.d 5 | 5 | |||
Bila semua ada | 10 | |||
VII Lembaga Kemasyarakatan | 0 - 45 | |||
1 | Organisi Perempuan | Tidak ada | 0 | |
Ada dan tidak aktif | 2 | |||
Bila ada dan aktif | 5 | |||
2 | Organisasi Pemuda | Tidak ada | 0 | |
Ada dan tidak aktif | 2 | |||
Bila ada dan aktif | 5 | |||
3 | Organisasi Profesi | Tidak ada | 0 | |
Ada dan tidak aktif | 2 | |||
Bila ada dan aktif | 5 | |||
4 | Organisasi Bapak | Tidak ada | 0 | |
Ada dan tidak aktif | 2 | |||
Bila ada dan aktif | 5 | |||
5 | LKMD atau sebutan lain | Tidak ada | 0 | |
Ada dan tidak aktif | 2 | |||
Bila ada dan aktif | 5 | |||
6 | Kelompok Gotong Royong | Tidak ada | 0 | |
Ada dan tidak aktif | 2 | |||
Bila ada dan aktif | 5 | |||
7 | Karang Taruna | Tidak ada | 0 | |
Ada dan tidak aktif | 2 | |||
Bila ada dan aktif | 5 | |||
8 | Lembaga Adat | Bila tidak ada | 0 | |
Bila hanya ada 1 | 2 | |||
Bila hanya ada 2 | 4 | |||
Bila ada 3 lembaga | 6 | |||
Bila ada 4 lembaga | 8 | |||
Bila ada ≥ 4 lembaga | 10 | |||
VIII. Kesejahteraan Keluarga / PKK | 1 - 25 | |||
1 | Realisasi Program Pokok PKK | Terealisasi 2 Kegiatan | 1 | |
Terealisasi 3 - 4 kegiatan | 5 | |||
Terealisasi 5 - 6 kegiatan | 10 | |||
Terealisasi 7 - 8 kegiatan | 15 | |||
Terealisasi 9 - 10 kegiatan | 20 | |||
2 | Kelengkapan Organisasi | Tidak ada | 0 | |
Ada 1 Kelengkapan | 3 | |||
Ada 2 Kelengkapan | 5 |
LAMPIRAN II : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR : 13 TAHUN 2007
TANGGAL : 12 MARET 2007
INDIKATOR PENILAIAN PERLOMBAAN DESA DAN KELURAHAN
TINGKAT NASIONAL
I.
Keberhasilan pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat
desa serta pemberdayaan pemerintah desa dan kelurahan.
Keberhasilan pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat
desa serta pemberdayaan pemerintah desa dan kelurahan.
Dilihat dari tingkat perkembangan masyarakat desa dan kelurahan selama 2 (Dua) tahun terakhir berdasarkan indikator:
1. Pendidikan;
2. Kesehatan masyarakat;
3. Ekonomi Masyar.akat;
4. Keamanan dan ketertiban;
5. Partisipasi masyarakat;
6. Pemerintahan;
7. Lembaga kemasyarakatan; dan
8. Pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga.
II. Inisiatif dan kreativitas daerah dalam keberdayaan masyarakat dan pemerintah desa dan kelurahan:
1. Visi dan Misi pemberdayaan masyarakat;
2. Kebijakan daerah dalam rangka pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan;
3. Kebijakan daerah dalam rangka pemberdayaan pemerintah desa dan kelurahan;
4. Eksistensi Institusi pemberdayaan masyarakat dan desa;
5. Kualitas dan kuantitas sumber daya aparat yang menangani pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan;
6. Alokasi anggaran untuk program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan;
7. Kebijakan daerah dalam pengentasan kemiskinan di pedesaan;
8. Alokasi anggaran untuk program pengentasan kemiskinan.
III. Tingkat kepatuhan terhadap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan:
1. Pemahaman terhadap kebijakan-kebijakan pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa dan kelurahan;
2. Tindak lanjut kebijakan penyelenggaraan pemerintahan;
3. Alokasi Dana Desa (ADD);
4. Perencanaan Partisipatif;
5. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
IV. Kinerja Camat, Kepala Desa dan Lurah beserta perangkatnya dalam pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa dan kelurahan:
1. Pemahaman terhadap potensi, tingkat perkembangan desa/kelurahan serta penghambat pengembangan masyarakat desa dan kelurahan;
2. Strategi pemberdayaan masyarakat;
3. Kebijakan dalam pemberdayaan masyarakat;
4. Kemitraan dalam pemberdayaan masyarakat.
MENTERI DALAM NEGERI,
ttd
H. MOH. MA'RUF, SE
LAMPIRAN III : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR : 13 TAHUN 2007
TANGGAL : 12 MARET 2007
LAPORAN PELAKSANAAN PERLOMBAAN DESA DAN KELURAHAN DI KECAMATAN/KABUPATEN/KOTA/PROVINSI ....................
TAHUN .. ......
I. PENDAHULUAN
A. Umum
B. Dasar
C Sistematika
II. SASARAN DAN SISTEM PENILAIAN
A. Sasaran Penilaian
B. Sistem Penilaian
C. Tertib Penilaian
III. PELAKSANAAN PERLOMBAAN
A. Pelaksanaan dan penilaian perlombaan desa dan kelurahan tingkat kecamatan, kabupaten/kota dan provinsi.
B. Hasil yang dicapai, meliputi:
Desa juara pertama, jura-juara perlombaan desa dan kelurahan tingkat kecamatan, kabupaten/kota serta provinsi, yang diuraikan dalam: nama desa/kelurahan, hasil pembangunan yang menonjol dan skor perlombaan desa dan kelurahan
IV. POTENSI PENGEMBANGAN UNGGULAN
V. JENIS PENGHARGAAN YANG DIBERIKAN
VI. PEMBIAYAAN
A. Pemerintah Daerah
B. Lain –lain
VII. PERMASALAHAN DAN PEMECAHANNYA
A. Permasalahan yang timbul
B. Upaya Pemecahan
VII. KESIMPULAN DAN SARAN
A. Kesimpulan
B. Saran
IX. PENUTUP
X. LAMPIRAN-LAMPIRAN
A. Surat Keputusan Camatj BupatijWalikotaj Gubernur tentang Penetapan Desa dan Kelurahan Juara Perlombaan Desa dan Kelurahan di daerah masing-masing.
B. Buku profil desa dan kelurahan juara-juara perlombaan desa dan kelurahan, riwayat hidup kepala desa dan lurah.
C. Lain-lain yang dianggap perlu.
MENTERI DALAM NEGERI,
ttd
H. MOH. MA'RUF, SE
Tidak ada komentar:
Posting Komentar